Pengenaan Pajak atas Penghasilan Karyawan Kedutaan Negara Asing/Organisasi Internasional

Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional adalah bukan subjek pajak, artinya mereka dibebaskan dari kewajiban perpajakan, yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Mereka juga dibebaskan dari kewajiban memungut dan memotong pajak rekanan atau karyawan.

Selain kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka juga bukan subjek pajak, dengan syarat:

1.    Mereka bukan warga negara Indonesia;

2.    Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Organisasi internasional bukan subjek pajak, jika Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut, dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut juga bukan subjek pajak, dengan syarat:

1.    Bukan warga negara Indonesia;

2.    Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang  Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan disebutkan organisasi internasional sebagai berikut:

1.    IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)

2.    IMF (International Monetary Fund)

3.    UNDP (United Nations Development Programme), meliputi:

a.   IAEA (International Atomic Energy Agency)

b.   ICAO (International Civil Aviation Organization)

c.   ITU (International Telecommunication Union)

d.   UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations)

e.   UPU (Universal Postal Union)

f.    WMO (World Meteorological Organization)

g.   UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

h.   UNEP (United Nations Environment Programme)

i.     UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)

j.     ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific)

k.   UNFPA (United Nations Funds for Population Activities)

l.     WFP (World Food Programme)

m. IMO (International Maritime Organization)

n.   WIPO (World Intellectual Property Organization)

o.   IFAD (International Fund for Agricultural Development)

p.   WTO (World Trade Organization)

q.   WTO (World Tourism Organization)

4.    FAO (Food and Agricultural Organization)

5.    ILO (International Labour Organization)

6.    UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

7.    UNIC (United Nations Information Centre)

8.    UNICEF (United Nations Children's Fund)

9.    UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)

10.  WHO (World Health Organization)

11.  World Bank

12.  Asean Secretariat

13.  SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)

14.  ACE (The ASEAN Centre for Energy)

15.  NORAD (The Norwegian Agency for International Development)

16.  Plan International Inc

17.  PCI (Project Concern International)

18.  IDRC (The International Development Research Centre)

19.  NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)

20. The Commission of The European Communities

21.  OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)

22.  World Relief Cooperation

23.  APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)

24.  SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)

25.  IPC (The International Pepper Community)

26.  APCC (Asian Pacific Coconut Community)

27.  INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)

28.  People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope

29.  CIP (The International Potato Centre)

30.  ICRC (The International Committee of Red Cross)

31.  Terre Des Hommes Netherlands

32.  Wetlands International

33.  HKI (Helen Keller International, Inc.)

34.  Taipei Economic and Trade Office

35.  Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia

36.  KAS (Konrad Adenauer Stiftung)

37.  Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH

38.  Save the Children-US dan Save the Children-UK

39.  CIFOR (The Center for International Forestry Research)

40.  Kyoto University-Jepang

41.  ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)

42.  Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation

43.  Winrock International

44.  Stichting Tropenbos

45.  The Moslem World League (Rabithah)

46.  NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)

47.  HSF (Hans Seidel Foundation)

48.  DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)

49.  WCS (The Wildlife Conservation Society)

50.  BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)

51.  ASEAN Foundation

52.  SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)

53.  IMC (International Medical Corps)

54.  KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)

55.  Asia Foundation

56.  The British Council

57.  CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)

58.  CCF (Christian Children's Fund)

59.  CWS (Church World Service)

60.  The Ford Foundation

61.  FES (Friedrich Ebert Stiftung)

62.  FNS (Friedrich Neumann Stiftung)

63.  IRRI (International Rice Research Institute)

64.  Leprosy Mission

65.  OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)

66.  WE (World Education, Incorporated, USA)

67.  KOICA (Korea International Cooperation Agency)

68.  ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)

69.  JETRO (Japan External Trade Organization)

70.  IFRC (International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies)

Yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana karyawan WNI yang bekerja pada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional tersebut? Jika mereka tidak dikecualikan dari subjek pajak, apakah mereka dibebaskan dari pengenaan pajak karena pemberi kerja tidak wajib memotong pajak mereka?

Selama ini banyak yang belum memahami bahwa karyawan WNI tersebut harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan atas semua penghasilan yang diterima dari perwakilan negara asing atau organisasi internasional tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita simak contoh dibawah ini:

Agus, seorang karyawan kedutaan besar negara XYZ, berstatus menikah dengan 1 anak (K/1) mendapatkan gaji dan tunjangan total per bulan sebesar Rp15.000.000,00. Agus bekerja selama 1 (satu) tahun penuh yaitu Januari-Desember 2017. Berapa pajak yang harus ia setorkan pada tahun pajak 2017?

Gaji		Rp   15.000.000,00
Dikurangi biaya jabatan (5% x Rp 15.000.000,00) maksimal Rp500.000,00 per bulan		Rp        500.000,00
Penghasilan Neto Sebulan		Rp   14.500.000,00
Penghasilan Neto Setahun (12 x Rp 14.500.000,00)		Rp 174.000.000,00
PTKP Setahun: -       Untuk Wajib Pajak Sendiri -       Tambahan karena Menikah -       Tanggungan (1x4.500.000)	Rp 54.000.000,00 Rp   4.500.000,00 Rp   4.500.000,00	Rp   63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang:    (5% x Rp 50.000.000,00)   (15% x Rp 61.000.000,00)	Rp 2.500.000,00 Rp 9.150.000,00	Rp 111.000.000,00 Rp   11.650.000,00

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk Tahun Pajak 2017 Agus harus menyetorkan pajak penghasilannya ke kas negara dengan kode MAP/KJS 411125/200 sebesar Rp11.650.000,00 dan melaporkannya pada SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2018, dengan menggunakan formulir 1770 atau 1770 S.

Semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami.